Category Archives: Pajak

Cara Hitung dan Lapor SPT Tahunan Sendiri

Cara Hitung dan Lapor SPT Tahunan Sendiri

SPT tahunan – Bagaimana menghitung pajak penghasilan umumnya wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak. Berikut adalah beberapa tips tentang cara untuk menghitung SPT agar menjadi lebih efektif.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi yang diterima selama setahun.

Mengetahui cara menghitung pajak penghasilan berguna untuk wajib pajak dalam proses pelaporan pajak.

Meskipun setiap tahun dan laporan wajib pajak membayar pajak, banyak wajib pajak tidak efektif dalam cara menghitung pajak penghasilan atau SPT tahunan.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung SPT tahunan semakin mudah:

Menghitung SPT Tahunan

1. Buatlah daftar penghasilan Anda setiap bulan

Pajak penghasilan yang dikenakan atas total penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Jika Anda seorang karyawan yang penghasilan bulanan tetap, perlu untuk membuat daftar atas penghasilan yang Anda terima setiap bulan. Besarnya pendapatan dihitung tidak hanya gaji pokok, tetapi juga manfaat yang Anda terima.

Dengan kata lain, Anda harus menghitung penghasilan bruto untuk SPT tahunan.

2. Hitung PTKP Anda

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan laba bersih untuk wajib pajak pribadi untuk menentukan penghasian kena pajak (PKP).

Setiap orang memiliki nomor yang berbeda dari penghasilan kena pajak untuk dua faktor utama:

· Jumlah pendapatan yang berbeda-beda tergantung pada orang.

· Jumlah tanggungan rumah tangga atau tanggungan lainnya.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Peraturan No pajak oleh-16 / PJ / 2016, jumlah penghasilan kena pajak adalah:

· Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

· Tambahan Rp 4,5 juta untuk wajib pajak menikah.

4.500.000 untuk setiap anggota keluarga dan dengan pernikahan di keturuanan dan anak-anak, sepenuhnya tergantung, paling banyak 3 (Evaluasi) orang per keluarga.

3. Perbedaan antara pendapatan kotor per PTKP

Laba kotor (gross) mengurangi penghasilan kena pajak menghasilkan laba bersih atau penghasilan kena pajak (PKP). Setelah nilai pendapatan kotor dan penghasilan kena pajak diketahui, proses perhitungan dapat dilakukan PKP.

Setelah jumlah atau nilai PKP sudah ada, jumlah pajak penghasilan dapat dibuat.

4. Langkah-langkah menghitung SPT

Begitu besarnya PKP yang sudah dikenal, Anda bisa langsung menghitung pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

· Laba bersih kurang dari 50.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 5%.

· Hasil bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 15%

· Hasil bersih antara Rp 250.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 25%

· Mengenai tinggi laba Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 50%.

Contoh perhitungan pajak penghasilan

Jika Anda memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 5.000.000, pendapatan kotor per tahun mencapai Rp 60 juta.

Jika Anda lajang, Anda jatuh ke dalam kategori PTKP titik pertama yang Rp 54 juta.

Pendapatan laba kotor = laba bersih 60 juta Rp – Rp 54 juta = Rp 6.000.000. laba bersih Anda adalah Rp 6.000.000.

Dari pendapatan ini, Anda dapat menghitung jumlah pajak yang Anda bayar. Bagaimana menghitung pajak penghasilan dengan laba bersih sebesar Rp 6.000.000 maka Anda mengikuti poin dari tarif pajak kedua 15%.

Pajak Penghasilan = 15% x Rp – Rp 6000000 = 9 juta. Dengan demikian, SPT tahun penghasilan jika Anda berkontribusi untuk negara adalah Rp 900.000 atau Rp 75.000 per bulan.

Cara Lapor SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan ini berisikan total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP.

Dengan Batas waktu laopr SPT tahunan pribadi setiap tanggal 31 Maret.

Dalam Undang-Undang No 28/2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.

Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas.

Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan diantaranya :

· Dalam SPT / Formulir 1770 S merupakan Surat Pemberitahuan pajak bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.

· Dalam SPT / Formulir 1770 SS merupakan Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.

· Selain itu, ada SPT / Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.

Dokumen Yang Harus Dipersiapkan untuk Mengisi SPT Tahunan/Pribadi

Siapkan data dokumen – dokumen sebelum mulai mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pribadi:

· Formulir 1721 A1 atau A2

Pintakan formulir 1721 A1 atau A2 kepada pemberi kerja.

Dalam Data dari formulir ini harus Anda laporkan saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi.

· EFIN

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan e-filing.

Saat mendapatkan EFIN tapi lupa, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP dan mengisi formulir.

EFIN juga merupakan identitas digital yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

EFIN sangat diperlukan agar dapat melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, termasuk melakukan e filing. Untuk memperoleh EFIN, lakukan 3 langkah ini:

· Unduh formulir aktivasi EFIN

· Ajukan formulir EFIN di KPP saat Anda mendaftar.

Dalam pasal 4 PER-41/PJ/2015, permohonan aktivasi EFIN pribadi tidak bisa diwakilkan.

Bagi karyawan yang bekerja di satu perusahaan, permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan secara berkelompok.

Saat mengajukan permohonan EFIN, syarat dokumen yang wajib disertakan adalah:

· Formulir aktivasi EFIN yang sudah dilengkapi

· Alamat email aktif

· Fotokopi dan asli KTP untuk WNI

· KITAS/KITAP untuk WNA

· Fotokopi dan asli NPWP

· 3) Lakukan aktivasi EFIN

Setelah mendapatkan EFIN lakukan pendaftaran di situs DJP Online.

Selanjutnya, Anda akan memperoleh password (kata sandi) yang dikirimkan ke email yang terdaftar.

Ingat, jangan tunda pendaftaran karena nomor indentitas ini hanya memiliki masa berlaku selama sebulan.

Kesimpulan

Bagaimana menghitung pajak atas penghasilan di atas hanyalah gambaran.

Bagi Anda yang masih bingung untuk menghitung SPT tahunan, aplikasi pajak merupakan solusi yang dapat membantu.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Pajak Pertambahan Nilai – Sebagai perusahaan, memahami dunia perpajakan merupakan hal penting untuk dimiliki, dari semua jenis pajak yang terutang, bagaimana beban, apa hukum, dan sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang paling umum dengan kegiatan usaha adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui PPN.

Definisi PPN (pajak pertambahan nilai)

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau orang-orang yang membayar pajak ini tidak diharuskan untuk mengajukan langsung ke kas negara, tapi oleh pihak dikurangi PPN.

PPN adalah tujuan, non-kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Pajak pada subjek terdiri dari pengusaha kena pajak (PKP), kita harus memahami tujuan dari pajak ini berbeda dari wajib pajak. Dikenakan pajak belum diwajibkan untuk membayar pajak sementara wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Undang-Undang yang Mengatur PPN

Ada tiga perubahan hukum PPN di Indonesia. Perubahan yang terjadi karena modifikasi model perpajakan dan perundang-undangan menjadi lebih sederhana dan adil kepada publik. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan PPN dan barang-barang mewah diciptakan untuk mengatur pajak PPN dan PPnBM dan diumumkan pada 1 April 1985

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ada dua perubahan bahwa hukum Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan barang-barang mewah.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem pajak yang baik bagi masyarakat serta pendapatan meningkat.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan barang mewah pajak penjualan.

Untuk mengisi kekosongan dalam hukum PPN sebelumnya, UU ini adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat dengan sistem pajak yang lebih sederhana. Sampai 2018 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 masih digunakan.

Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku untuk PPN di Indonesia adalah:

· PKP menyediakan BKP / JKP yang dibutuhkan untuk PPN retribusi pembeli / penerima BKP / JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat tagihan pajak sebagai bukti persepsi.

· PPN termasuk dalam tagihan pajak adalah pajak keluar untuk PKP Penjual BKP / JKP, alam sebagai pajak karena (utang pajak).

· Pada saat di atas PKP membuat BKP / JKP pembelian / akuisisi yang dikenakan PPN, PPN adalah pajak atas masukan bahwa pajak dibayar di muka, bersama BKP / JKP yang dibeli terkait langsung dalam operasi bisnis mereka.

Untuk setiap masa pajak (bulanan), jika jumlahnya lebih besar dari pajak masukan pajak keluaran, perbedaan harus dibayar paling lambat Treasury pada akhir bulan berikutnya setelah akhir periode pajak dan sebelum periode pemberitahuan tentang pajak pertambahan nilai datang.

Dan sebaliknya, jika jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran, perbedaan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Return dapat diajukan pada akhir tahun. Hanya PKP disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 tahun 2009 sendiri untuk meminta pengembalian dana untuk setiap masa pajak.

Di atas PKP memiliki PPN periode pengembalian pajak bulanan terkait dengan akhir panjang bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tujuan dari PPN (pajak pertambahan nilai)

1. Barang atau jasa dari pajak pertambahan nilai (PPN)

· Barang Kena Pajak (BPK) dan jasa kena pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

· Impor barang kena pajak.

· Gunakan barang tidak berwujud kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean.

· Penggunaan layanan kena pajak di luar daerah pabean di daerah pabean.

· Dalam Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP).

· Kegiatan Buat bangunan Anda sendiri dengan luas lebih dari 200m2 luar yang dilakukan perusahaan dan / atau digunakan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya sendiri digunakan atau orang lain.

· Penyerahan aset, menurut tujuan semula tidak untuk dijual, semua pajak masukan yang dibayar atas perolehan aset tersebut harus dikreditkan.

2. Barang dan jasa yang dibebaskan (PPN)

· Barang-barang pertambangan atau pengeboran (minyak, asbes, batu bara, gas alam, dll).

· Bahan makanan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dll).

· Makanan dan minuman disajikan di rumah makan atau restoran.

· Uang dan emas batangan.

· Pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Di bawah ini kita akan jelasakan bagaimana menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual.

Misalkan Pak Andi membeli barang kena pajak di tunai 10 juta. Pak Andi membeli laptop dan menerima Rp100.000 tagihan pajak masukan. Berikutnya, laptop ini dijual kembali Rp12.000.000. Sekarang kita hitung berapa didtetapkan PPN Pak Andi kepada pembeli laptop.

· PPN dipungut = basis pajak (DPP) x Tingkat

· PPN = x Rp12.000.000 dikenakan 10% = Rp1.200.000

Dan mengetahui PPN kewajiban yang dibayarkan adalah untuk mengurangi PPN kredit pajak tertagih (FPM), yaitu

· Rp1.200.000-1,000,000 = 200000

E-tagihan pajak

Sejak 1 Juli, 2016, PKP (kontraktor kena pajak) di Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur sebagai periode pelaporan sebelumnya untuk kembali PPN.

Untuk e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat digital yang dapat diperoleh secara langsung dari kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat di mana Anda dikonfirmasi PFM itu. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa tagihan pajak telah menerima faktur dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan situasi aktual.